Oleh : Ummu Khadijah
Tidak adanya Arsitektur Kesehatan yang handal
Begitu banyak masalah kesehatan yang dihadapi dunia beberapa tahun belakangan. Mulai dari kasus pandemi COVID-19, Monkeypox, hingga kasus gagal ginjal akut. Dilansir dari republika.co.id, Presiden Jokowidodo mengatakan bahwasannya saat ini dunia tidak mempunyai arsitektur kesehatan yang andal untuk mengelola pandemi. Dibuktikan dengan adanya pandemi COVID-19 yang dimana negara di dunia tidak siap menghadapinya.
Pandemic fund bukan solusi
Sebagai penguatan arsitektur kesehatan global yang lebih andal dan antisipatif terhadap pandemi banyak upaya yang dilakukan, salah satunya dengan membentuk _Pandemic Fund_. Yang harapannya agar jika pandemi terjadi tidak lagi memakan banyak korban jiwa dan meruntuhkan perekonomian dunia. Begitupun dengan masalah kesehatan lainnya.
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Nusa Dua Bali tanggal 13 November 2022, telah diluncurkan _Pandemic fund_ (Dana Pandemi) yang bertujuan sebagai tindak lanjut dalam penanganan masalah kesehatan termasuk pandemi yang kemungkinan bisa terjadi lagi. Lembaga ini dibentuk oleh para pemimpin G20 yang dananya berasal dari negara anggota G20, non G20, maupun Filantropis. Adapun cakupan penanganan yang akan dibebankan oleh dana _pandemic fund_ mencakup seluruh negara di dunia yang membutuhkan bantuan dalam sektor kesehatan.
Perkiraan kebutuhan dana _pandemic fund_ sebesar US$ 31,1 miliar. Tertanggal 13 November 2022, dana yang terkumpul oleh 20 kontributor dari anggota G20, Non G20, maupun Filantropis sebesar US$ 1,4 miliar atau Rp. 21, 7 triliun. Dilansir dari tempo.com negara yang sepakat tergabung dan menyumbangkan dana dalam _pandemic fund_ antara lain Australia, Kanada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, Cina, India, Indonesia, Italia, Jepang. Selanjutnya, Korea Selatan, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, dan UEA. Sedangkan untuk lembaga filantropis yaitu The Bill and Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust. Negara-negara yang membutuhkan dana dapat mengajukan proposal kepada pihak pengelola dana pandemi.
Selain kontribusi dana, presiden RI Jokowidodo juga menyampaikan perlunya membangun eksistensi kesehatan global yang tersinergi lintas negara, seperti pembentukan platform kordinasi penanggulangan darurat kesehatan, berbagi data genome internasional untuk mendukung pemantauan patogen, pengembangan jaringan digital secara global serta sertifikasi vaksin untuk memfasilitasi keamanan perjalanan internasional dan pembentukan pusat penelitian manufaktur yang lebih adil dan merata.
Program _pandemic fund_ yang berjalan, tak cukup mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang merajalela, karena solusi ini fokus utamanya hanya sekedar bantuan dana bukan persoalan paradigmatik. Kasus pandemi COVID-19 dan permasalahan kesehatan lainnya yang menggemparkan dunia, bukan karena kegagalan dari segi faktor alamiah masalah kesehatan itu sendiri, melainkan karena penerapan sistem kapitalisme yang memiliki ciri khas menjadikan materi sebagai tujuan utama dalam tiap kebijakannya termasuk dalam masalah kesehatan, yang terdapat unsur komersialisasi dan dianggap penting daripada nyawa manusia. Pengelolaan sistem kesehatan dibangun atas dasar paradigma bisnis. Perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services) oleh WTO (World Trade Organization) menjadikan 12 sektor jalan untuk pemenuhan investasi dan liberalisasi, termasuk didalamnya sektor kesehatan.
Proteksi lemah global menghadapi masalah kesehatan
Ketika awal munculnya kasus COVID-19, global seakan-akan gagap menghadapinya. Tidak ada proteksi awal yang dilakukan, yang seharusnya seluruh akses dari luar ke dalam negeri begitupun sebaliknya ditutup, namun karena mementingkan urusan ekonomi, hal ini dibiarkan begitu saja layaknya angin lalu. Dibuktikan dengan enggan ditutupnya akses antar negara guna mencegah luasnya penyebaran virus, karena meningkatnya kerugian distribusi barang dan jasa. Sehingga kesejahteraan dan kesehatan ummat tergadaikan.
Dari Yahya bin Ya’mar, Aisyah radhiyallahu ‘anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tentang ath-tha’un (wabah yang menyebar dan mematikan), maka beliau menjawab,
كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ، فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِى بَلَدٍ يَكُونُ فِيهِ ، وَيَمْكُثُ فِيهِ ، لاَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ ، صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ، إِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ
“Itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun, Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut lalu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid.”
Hal ini menyebabkan terjadinya penyebaran secara luas infeksi virus SARS-CoV-2 yang melanda dunia. Merasa perlu ada penanganan lebih lanjut, pemerintah memberlakukan kebijakan lockdwon. Namun, penanganan ini justru semakin mematikan perekonomian dunia. Sadar akan kebijakan tersebut cukup merugikan maka diberlakukan kembali kebijakan baru yaitu new normal. Tak tanggung-tanggung, kebijakan new normal malah membuat runtuhnya 2 sektor sekaligus yaitu kesehatan dan ekonomi. Menambahnya krisis kesehatan dibuktikan dengan adanya korban jiwa dengan jumlah yang meningkat.
Bisnis Kapitalisme menimbulkan problematika ummat
Selanjutnya, para kapitalis menggunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya serta memanfaatkan situasi dan kondisi yang mengarahkannya pada bidang bisnis. Ketika ummat membutuhkan pelayanan dan penyembuhan, negara mengadakan penyebaran vaksinasi diberbagai fasilitas kesehatan. Tertanggal 18 Februari 2022, penggunaan vaksinasi astrazeneca menimbulkan pendapatan besar. Mencapai US$ 37,4 miliar per tahun atau Rp.536 triliun. Berarti, secara persentase, meningkat 38% dari tahun 2020. Ditambah dengan tes PCR sebagai syarat perjalanan yang juga dijadikan ladang bisnis kapitalisme.
Dibalik peluang bisnis yang dilayangkan oleh para kapitalis, rakyat mengalami kemelaratan. Disamping biaya isolasi, pemeriksaan laboratorium, dan pengobatan yang mahal, Fakta menyatakan bahwasannya ketika kasus pandemi COVID-19 meningkat drastis, begitu banyak layanan kesehatan yang tak memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Pasokan oksigen yang berkurang, sarana prasarana yang tak menunjang dirasakan di beberapa daerah sehingga pasien terpaksa di rujuk ke beberapa fasilitas kesehatan yang dianggap memenuhi dalam pelayanannya. Namun, usaha tersebut tak dapat dipungkiri beberapa kali mengalami kegagalan, dikarenakan jarak fasilitas kesehatan rujukan yang terpaut jauh. Akibatnya banyak korban jiwa sebab keterlambatan dalam penanganan. Hal ini membuktikan tidak adanya pengelolaan kesehatan secara merata di seluruh fasiltas kesehatan, yang diutamakan hanyalah peluang materi yang menguntungkan.
Komersialisasi kesehatan di era kapitalisme telah turun temurun dilakukan demi menggapai fokus keuntungan materi. Kualitas layanan kesehatan dipengaruhi oleh dana yang dikeluarkan individu. Dalam hal ini juga berpengaruh pada kualitas tenaga kesehatan melakukan tindakan dan pelayanan. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin terdepan dalam pelayanan kesehatannya. Bahkan, program BPJS yang merupakan program pengalihan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, tak cukup meri'ayah ummat dalam sektor kesehatan. Selain konsepnya yang bertentangan dengan islam, rakyat dituntut wajib membayar iuran tiap bulan. Ketika BPJS mengalami ragam persoalan, seperti korupsi, kritikan, defisit dan lain sebagainya maka rakyat juga yang harus bertanggung jawab. Aturan premi diubah dengan menaikan harga, jika dirasa tak menguntungkan, maka kebijakan diubah dengan pengahapusan kelas, konsekuensnya peserta BPJS kelas 3 membayar lebih mahal. Tentu sangat memberatkan rakyat, ditambah kondisi teepuruk ekonomi yang masih terbawa dalam suasana pandemi.
Sistem Islam Sebagai Solusi Fundamental
Berbeda dengan sistem islam. Daulah khilafah yang menjadi satu-satunya solusi fundamental dalam berbagai problematika ummat terutama dalam sektor kesehatan. Dalam sistem islam, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar publik yang mutlak ditanggung oleh negara. Negara wajib membiayai seluruh fasilitas kesehatan melalui pengelolaan keuangan islam yaitu baitul maal. Dalam pengelolaan baitul maal, memiliki 3 pos. Yaitu pos kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan zakat. Pos kepemilikan umum pemasukannya berasal dari hasil sumber daya alam yang dikelola berdasarkan hukum syara' oleh institusi daulah khilafah. Dari pos kepemilikan umum inilah diambil biaya kesehatan beserta kelengkapannya. Sementara pos kepemilikan negara berasal dari dari harta usyur, kharaj, jiziyah, ghanimah, ghulul, dan sejenisnya. Dari pos kepemilikan negara, biaya tenaga kesehatan bisa diambil dan diberdayakan.
Dengan pengelolaan keuangan yang diberlakukan oleh daulah khilafah, ummat mendapatkan layanan secara gratis tanpa harus memberatkan hingga mewajibkan iuran maupun biaya pelayanan dengan harga selangit.
Berkaca kepada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab RadiAllahu'anhu yang mengalokasikan anggaran dari baitul maal untuk mengatasi wabah penyakit di syam. Kebijakan ini berlanjut sampai khalifah setelahnya selama 1.300 tahun.
Selain itu, dalam sistem islam juga diberlakukan Rumah Sakit dengan pelayanan maksimal baik secara kualitas maupun kuantitas. Bahkan, terdapat Rumah Sakit keliling untuk tempat terpencil yang memudahkan ummat. Tak hanya itu, negara islam juga akan melakukan riset untuk penyakit yang belum diketahui penyebabnya secara cepat dan tepat. Sehingga dapat dilakukan tindak lanjut dan intervensi yang akurat, alhasil kasus tak melonjak dan merajalela ditengah kehidupan ummat.
Perbedaan yang signifikan terkait ketegasan dan prinsip penanganan kesehatan antara negara kapitalisme yang memiliki ciri khas menjunjung tinggi materi, dengan negara islam dengan prinsip mewujudkan layanan kesehatan terbaik untuk rakyat dalam rangka hifdz an nafs (menjaga jiwa). Penerapan islam secara kaffah merupakan solusi yang fundamental dalam mencegah dan menuntaskan permasalahan kesehatan hingga ke akar-akarnya. Karena aturan yang digunakan adalah aturan Allah, orientasi hidup adalah Allah, sehingga menuntaskan adanya kezoliman yang berhubungan dengan peri'ayahan kehidupan ummat.
Wallahu'alam bi showwab
Refrensi :
https://bisnis.tempo.co/read/1656221/sri-mulyani-berharap-pandemic-fund-diprioritaskan-untuk-negara-miskin-dan-berkembang
https://m.republika.co.id/berita/rl9zze396/jokowi-dunia-tidak-punya-arsitektur-kesehatan-andal-kelola-pandemi
https://nasional.kompas.com/read/2022/11/13/17492921/jokowi-dunia-tidak-siap-hadapi-pandemi-karena-tak-punya-arsitektur-kesehatan
https://youtu.be/NiCZqXujdzo (Muslimah Media Center)
https://youtu.be/4HzJs93CZUg (Muslimah Media Center)
Komentar
Posting Komentar