Oleh : Ummu Khadijah
Program Pengadaan Kartu Prakerja
Program pengadaan kartu prakerja diyakini oleh pemerintah manjadi salah satu program dalam penanggulangan masalah pengangguran dan tingkat kemiskinan masyarakat. Apalagi dengan maraknya fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) selama pandemi berlangsung. Selama pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi semi bansos, yaitu memberikan program pendidikan senilai Rp 1 juta dan bansos senilai Rp 600 ribu per penerima untuk 4 bulan. Dilansir dari kumparan.com, Program kartu prakerja mulai digagas pada tahun 2019 dengan sistem pelatihan dan pengembangan skill para pekerja di masa depan dengan berbagai topik pelatihan yang disesuaikan dengan latar belakang peserta kartu prakerja. Namun, awal tahun 2020 diubah menjadi sistem semi bansos untuk perlindungan sosial. Adapun program Kartu Prakerja tahun 2023 akan dilakukan dengan skema normal seperti sebelum Pandemi COVID-19, bukan lagi bansos. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 4,37 triliun tahun ini. Sasarannya adalah 1 juta penerima manfaat. Selain itu, pelatihan program Kartu Prakerja tahun ini akan diselenggarakan offline dengan biaya pendidikan mencapai Rp 3-3,5 juta per orang, serta waktu pelatihannya yang lebih lama hingga 15 jam.
Program ini juga mendukung adanya kesetaraan gender, hal ini dibuktikan dengan terdatanya 51% peserta kartu prakerja adalah perempuan (katadata.co.id). Lebih dari 16,4 juta orang dari seluruh wilayah dan kota di Indonesia telah mengikuti program ini sejak tahun 2020. 51% dari mereka adalah perempuan dan 3% adalah penyandang disabilitas. Dari mereka yang menganggur, sepertiga dari mereka kini bekerja, baik sebagai pemilik usaha kecil maupun sebagai karyawan (kompas.com).
Pengadaan kartu prakerja nyatanya tak berdampak banyak menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Menurut data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86 persen, mengalami kenaikan 0,03% dibanding TPT Februari 2022 yaitu sebesar 5,83% dengan jumlah mencapai 8,42 juta orang.
Meningkatnya angka pengangguran tak terlepas dari rendahnya keterampilan dan pendidikan masyarakat. Sementara biaya pendidikan sulit dijangkau oleh keadaan keuangan masyarakat dikarenakan sistem kapitalisme dengan asas manfaat yang selalu dijunjung tinggi oleh para koorporasi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Ditambah lagi, ketersediaan lapangan kerja yang sedikit dan tak memadai merupakan salah satu faktor.
Selain itu, tujuan prakerja yang diyakini mendukung kesetaraan gender, dengan terdatanya 51% peserta kartu prakerja adalah perempuan, membuktikan bahwasannya usaha perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian negara lebih besar, yang berujung pada eksploitasi dan mengabaikan tanggung jawab perempuan sebenarnya khususnya sebagai seorang ibu.
Kesejahteraan Rakyat Dalam Sistem Islam
Kesejahteraan rakyat hanya ditemukan dalam sistem ekonomi islam. Negara menjamin setiap laki-laki mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang cukup. Negara juga memastikan setiap individu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Masyarakat juga akan diberi pemahaman tentang wajibnya bekerja serta mulianya orang yang bekerja dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan negara juga akan menyiapkan sarana dan prasarana dalam bekerja, termasuk penerapan skill atau keterampilan melalui proses pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan adalah hal yang gratis dan dapat diangkau oleh seluruh masyarakat.
Khilafah akan menyediakan investasi halal diberbagai bidang baik di bidang pertanian, kehutanan, kelautan, tambang, dan lain sebagainya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam bidang pertanian, petani yang tak memiliki modal atau lahan akan diberikan oleh pemerintah. Untuk lahan atau tanah yang ditelantarkan selama 3 tahun akan diambil dari pemiliknya. Negara juga akan mengembangkan industri penghasil mesin sehingga mendorong perkembangan industri-industri lain. Begitupun di bidang pertambangan, kelautan, dan perdagangan, negara akan mengelola sebagai kepemilikian umum, dan tidak memberikannya kepada swasta asing maupun lokal.
Khilafah akan menyediakan iklim yang medorong masyarakat membuka usaha melalui alur yang sederhana dan adanya penghapusan pajak. Serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat.
Adapun perempuan, negara tidak mewajibkan untuk bekerja. Karena fungsi utama perempuan adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Sejatinya, pemberdayaan ibu harus dikembalikan kepada kewajiban utama sebenarnya yaitu madrasatul ula. Mendidik generasi masa depan yang berkualitas.
Diungkapkan oleh seorang penyair dalam bait syairnya:
الأم مدرسة إذا أعددتَها
أعددتَ شَعْباً طَيِّبَ الأعراق
Ibu adalah sebuah madrasah (tempat pendidikan) yang jika kamu menyiapkannya
Berarti kamu menyiapkan (lahirnya) sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya (Dinukil oleh syaikh Shaleh al-Fauzan dalam kitab “Makaanatul mar-ati fil Islam” (hal. 5)).
Islam tak melarang perempuan dalam bekerja. Namun, memberikan pilihan apakah hendak menjalankannya atau tidak. Seorang perempuan boleh bekerja, untuk mengamalkan ilmu dan berperan dalam kemaslahatan ummat, dengan catatan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu telah diutamakan.
Kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal penanggulangan angka kemiskinan dan pengangguran akan terwujud bukan dengan mengubah atau menambah program yang ada. Namun, solusi fundamentalnya adalah mengubah sistem dari sistem sekulerisme kapitalisme menjadi sistem islam dalam bingkai khilafah islamiyah. Tak hanya satu atau dua problematika yang terselesaikan, namun seluruhnya akan menemukan titik temu solusinya.
Wallahu'alam bi showwab
Refrensi :
https://money.kompas.com/read/2023/02/09/230000026/program-kartu-prakerja-diyakini-mampu-mengurangi-angka-pengangguran
https://m.kumparan.com/kumparanbisnis/airlangga-beberkan-suksesnya-kartu-prakerja-sasar-lebih-dari-90-juta-peserta-1zoBp6bFSSE/3
https://money.kompas.com/read/2023/02/12/091000426/menko-airlangga--kartu-prakerja-diikuti-16-4-juta-peserta-sepertiganya-telah
https://katadata.co.id/desysetyowati/berita/63e662e9f1798/sekitar-5-5-juta-peserta-kartu-prakerja-sudah-bekerja-atau-berbisnis
https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/11/07/1916/agustus-2022--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-86-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-07-juta-rupiah-per-bulan.html
https://youtu.be/VV7uBFj35G0 (Muslimah Media Center)
Komentar
Posting Komentar