Opini Mustanir

Oleh: Munah, Amd,Keb Pengamat Tata Kota Pertanyakan Siapa yang Beri Rekomendasi Permukiman di Depo Pertamina Plumpang (sabtu, 4 Maret 2023 | 17:45 WIB) Sejumlah warga berada di dekat permukiman penduduk yang hangus terbakar akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu (4/3/2023). Belasan warga dilaporkan menjadi korban jiwa dalam peristiwa itu. (Sumber: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar) JAKARTA, KOMPAS.TV - Peristiwa kebakaran Depo Pertamina Plumpang mendapat respons dari pengamat tata kota Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriatna. Ia mempertanyakan siapa yang memberikan rekomendasi permukiman penduduk di kawasan depo BBM. Menurut Yayat, depo itu pertama dibangun pada 1974. Ketika itu, kawasan Jakarta tidak sepadat dan seramai sekarang. “Bisa dikatakan depo Plumpang bersih dari permukiman, bahkan ada aset tanah yang diklaim sebagai milik Pertamina,” ujarnya, Sabtu (4/3/2023). Ia mengungkapkan, seiring dengan berkembangnya indus...

Oleh : Ummu Khadijah Meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) di era kapitalisme Dilansir dari voaindonesia.com 4 badan PBB dan Bank Dunia Yaitu WHO, UNICEF, UNFPA, grup bank dunia dan UNUNDESA bidang kependudukan melaporkan dan memperkirakan, satu perempuan meninggal setiap dua menit, selama kehamilan atau persalinan. Sebagian besar penyebabnya bisa dicegah. Dalam statistik laporan pada tahun 2020 mencatat, sekitar 287.000 perempuan di seluruh dunia meninggal terkait kehamilan dan persalinan. Hal ini setara dengan 800 kematian sehari, atau satu kematian setiap dua menit. Terkhususnya Afghanistan yang memiliki tingkat kematian ibu melahirkan yang jauh lebih tinggi dibanding gabungan enam negara tetangganya, hal ini tercantum melalui laporan Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang dirilis pada Kamis, 23 Februari 2023.Terdapat 620 kematian per 100.000 kelahiran hidup di Afghanistan. Jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi di Asia. Juru bicara Doctors Without Borders MSF Brienne Prusak mengataka...

Oleh : Ummu Khadijah Program Pengadaan Kartu Prakerja Program pengadaan kartu prakerja diyakini oleh pemerintah manjadi salah satu program dalam penanggulangan masalah pengangguran dan tingkat kemiskinan masyarakat. Apalagi dengan maraknya fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) selama pandemi berlangsung. Selama pandemi COVID-19, program Kartu Prakerja disesuaikan menjadi semi bansos, yaitu memberikan program pendidikan senilai Rp 1 juta dan bansos senilai Rp 600 ribu per penerima untuk 4 bulan. Dilansir dari kumparan.com, Program kartu prakerja mulai digagas pada tahun 2019 dengan sistem pelatihan dan pengembangan skill para pekerja di masa depan dengan berbagai topik pelatihan yang disesuaikan dengan latar belakang peserta kartu prakerja. Namun, awal tahun 2020 diubah menjadi sistem semi bansos untuk perlindungan sosial. Adapun program Kartu Prakerja tahun 2023 akan dilakukan dengan skema normal seperti sebelum Pandemi COVID-19, bukan lagi bansos. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp...